Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan awal persiapan optimalisasi pemanfaatan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus utama survei adalah memastikan batas-batas fisik bidang tanah yang merupakan aset Pemerintah Provinsi NTT serta mengidentifikasi bagian lahan yang direncanakan untuk dikerjasamakan dengan pihak mitra dalam pengelolaan potensi tambang.

Foto berita

Identifikasi batas lahan menjadi langkah penting untuk memperoleh kejelasan mengenai letak, batas, dan luas bidang yang dapat dipertimbangkan dalam rencana kerja sama. Penetapan batas dan status aset tetap harus dicocokkan dengan dokumen kepemilikan, data penatausahaan barang milik daerah, serta hasil pengukuran teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Foto berita

Setelah kegiatan identifikasi awal ini, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan secara lebih terperinci, termasuk pengumpulan koordinat, luas area, kondisi topografi, dan elevasi permukaan tanah. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung luas bidang dan mengestimasi volume material berdasarkan kondisi lapangan serta rencana penggalian.
Analisis selanjutnya akan mencakup identifikasi potensi material yang terdapat di kawasan tersebut, antara lain limestone (batu kapur), clay atau tanah lempung/tanah putih, batuan, karang, koral, dan material lainnya. Kuantitas serta kualitas material perlu diverifikasi melalui pengukuran teknis, pengamatan lapangan, dan apabila diperlukan, pengujian sampel.
Foto berita

Hasil pengukuran dan analisis teknis akan menjadi salah satu dasar bagi Tim Penilai dalam melaksanakan analisis penilaian untuk memperoleh indikasi Nilai Wajar Sewa Tanah yang direncanakan bagi kegiatan pertambangan. Analisis akan mempertimbangkan luas lahan yang dapat dimanfaatkan, potensi dan volume material, kualitas material, kapasitas produksi, harga pasar, biaya penambangan, aksesibilitas, risiko, serta kewajiban lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui rangkaian identifikasi, pengukuran, dan penilaian tersebut, Pemerintah Provinsi NTT diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan luas lahan yang dapat dikerjasamakan, menyusun skema pemanfaatan aset, serta menetapkan besaran sewa yang wajar bagi pihak mitra.
Optimalisasi pemanfaatan lahan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap aset daerah, membuka peluang investasi, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah. Seluruh proses pemanfaatan aset perlu dilaksanakan berdasarkan kepastian data, prinsip kewajaran, transparansi, profesionalitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.