Pengelolaan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan menghasilkan dividen yang secara kumulatif telah melampaui nilai modal yang ditanamkan.

Foto berita

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Selasa (10/11/2026), pada saat Komisi III membacakan laporan hasil pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama sejumlah perangkat daerah, yakni BPAD, Dinas Sosial, Badan Keuangan Daerah, dan Biro Hukum Setda Provinsi NTT.
Foto berita

Dalam pembahasan tersebut, BPAD Provinsi NTT memaparkan perkembangan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT pada sejumlah BUMD. Dari hasil pengelolaan tersebut, pemerintah daerah telah memperoleh dividen yang secara keseluruhan melampaui nilai penyertaan modal. PT Bank NTT menjadi salah satu kontributor terbesar dalam memberikan dividen bagi PAD Provinsi NTT.

Foto berita

Capaian ini menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah tidak hanya merupakan investasi pemerintah, tetapi juga instrumen strategis untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan, memperkuat kapasitas fiskal, dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

BPAD yang dipimpin langskung oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Jhony Autapah yang didampingi oleh Kepala Bidang Pendapatan II Lusi Tiwe dan Staf, juga menjelaskan pentingnya pembentukan Ranperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai landasan hukum dalam mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme pengelolaan dan penerimaan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD serta mendukung kapasitas fiskal pemerintah provinsi NTT .
Komisi III DPRD Provinsi NTT pada prinsipnya menyatakan dukungan dan persetujuan agar Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Foto berita

Selain memberikan apresiasi, Komisi III juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi NTT. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, penggalian potensi PAD dari sektor kelautan, pariwisata bahari dan telekomunikasi, serta penguatan sistem pemungutan penerimaan daerah melalui digitalisasi dan penerapan pembayaran non-tunai.

Komisi III juga menekankan pentingnya pengaturan batas waktu penyetoran penerimaan yang lebih realistis dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sumber pendapatan. Pemerintah Provinsi NTT turut diminta untuk segera menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksanaan paling lambat enam bulan setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Dukungan DPRD ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk terus membenahi tata kelola PAD, tidak hanya melalui peningkatan penerimaan dari sumber-sumber yang telah ada, tetapi juga dengan menggali potensi baru yang selama ini belum dikelola secara optimal.

Melalui Ranperda ini, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah diharapkan semakin terarah, produktif, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, penguatan sumber-sumber PAD tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan memperbesar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Foto berita

(Kefi/Lft – Bidang P2)