KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mennyelenggarakan kegiatan konsultasi publik rancangan peraturan daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada hari Jumad, 20 November 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jhony E. Ataupah, SPt, MSi di Aula Fernandez Kantor Gubernur. Kegiatan konsultasi publik ini dimaksudkan untuk mendapatkan saran dan masukan dari stakeholder/pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Turut hari dalam kegiatan ini, Pengelola BUMD seperti KI Bolok, Bank NTT, PT Flobamora, Perguruan Tinggi seperti Undana, Unkris Artha Wacana, Perangkat Daerah, perwakilan dunia usaha dengan menghadirkan narasumber Kepala BPAD, Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Perancangan Peraturan perundang-undangan Kanwil Hukum Provinsi NTT.
Kegiatan konsultasi publik ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan regulasi daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan berkelanjutan.
Penyusunan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, di tengah tantangan geografis Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks dalam rangka penguatan sumber PAD di luar pajak dan retribusi.
Dalam materi yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, dijelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang bersumber dari investasi dan penyertaan modal daerah pada badan usaha, termasuk kontribusi dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu, lain-lain PAD yang sah mencakup berbagai sumber penerimaan daerah, antara lain hasil penjualan dan pemanfaatan barang milik daerah, jasa giro dan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda keterlambatan, pendapatan BLUD, serta penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap sumber penerimaan, mekanisme pengelolaan, penatausahaan, penyetoran, pembinaan dan pengawasan, sekaligus mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
Dalam pembahasan materi harmonisasi dan penyelarasan regulasi, Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Solidaman Bertho Plaituka, menekankan pentingnya memastikan Ranperda memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari sisi formil maupun materiil, serta selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi merupakan proses pengujian substansi regulasi untuk memastikan setiap norma yang dirumuskan memiliki dasar kewenangan yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dapat dilaksanakan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, badan usaha, maupun masyarakat.
Sementara itu, dari perspektif hukum dan mitigasi risiko yuridis, Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Hanny I. C. Ratuwalu, SH., M.Hum, menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Regulasi yang jelas diharapkan dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan setiap penerimaan daerah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Pengelolaan yang baik, tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang tertib, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup penguatan legalitas aset daerah, pengelolaan kerja sama dengan pihak ketiga, penagihan piutang dan tuntutan ganti kerugian daerah, serta penertiban pencatatan dan pelaporan penerimaan.
Konsultasi publik ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam optimalisasi penerimaan, mulai dari belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset dan kerja sama, ketidakseragaman pencatatan penerimaan antar perangkat daerah, hingga perlunya penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi pelaporan pendapatan.
Masukan dan rekomendasi yang diperoleh dalam konsultasi publik selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui pembenahan regulasi, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan pengawasan, serta optimalisasi potensi kekayaan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan NTT yang berkelanjutan. (Kefi/Lft)
Pendapatan Kuat, Aset Hebat, NTT Maju.