Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 2 hingga 3 September 2026, bertempat di Hotel Kristal, Kota Kupang. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk memetakan kondisi eksisting pengelolaan PAD pada setiap perangkat daerah, mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Selain itu, workshop ini akan menyusun alur baku proses bisnis PAD yang mencakup tahapan penginputan, verifikasi, validasi, otorisasi, pengesahan, dan pelaporan dalam Dashboard Eksekutif di SASANDO 2.0.

Langkah optimalisasi sistem pelaporan ini menjadi sangat penting dan mendesak. Berdasarkan data per 24 Juli 2026, realisasi PAD Provinsi NTT baru tercatat sebesar Rp675.104.440.870,22 atau sekitar 24,70 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.733.059.730.374,00. Melalui perbaikan tata kelola berbasis digital ini, diharapkan kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan daerah dapat diatasi.

Workshop ini menghadirkan 6 (enam) narasumber kompeten, yaitu:Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT. Inspektur (Inspektorat) Provinsi NTT. Lead SKALA NTT. Kepala Bidang Pendapatan II BPAD Provinsi NTT. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bakeuda Provinsi NTT. Pranata Komputer Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bakeuda Provinsi NTT.

Kegiatan ini melibatkan 43 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Para peserta tersebut meliputi perwakilan dari Dinas Kominfo, Sekretariat dan Bidang-Bidang di BPAD, Akuntansi dan Pelaporan Bakeuda, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro PBJ, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapperida, serta tim dari SKALA. Selama dua hari pelaksanaan, para peserta tidak hanya mendapatkan pemaparan materi mengenai kebijakan dan evaluasi sistem pelaporan PAD, tetapi juga akan mempraktikkan langsung simulasi input realisasi pada Sistem PADDE SASANDO 2.0.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup dokumentasi rancangan proses bisnis, terpetakannya tanggung jawab (RACI) setiap aktor pengelola, serta daftar kebutuhan pengembangan lebih lanjut pada sistem SASANDO 2.0 demi mendukung kemandirian fiskal daerah secara transparan dan akuntabel.