Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

Peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, dalam situasi tanggap darurat bencana, penerapan kebijakan perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional di lapangan.

Kendaraan untuk Misi Kemanusiaan Diprioritaskan

Selama masa tanggap darurat gempa bumi, mobilitas kendaraan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak.

Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan pangan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan pengungsian, tenaga kesehatan, relawan, maupun kebutuhan penanganan bencana lainnya membutuhkan dukungan operasional, termasuk ketersediaan BBM.

Atas kondisi tersebut, penyesuaian terhadap pembatasan BBM bersubsidi dapat diberikan bagi kendaraan yang secara khusus digunakan untuk mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak.

BPAD NTT memandang langkah tersebut sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kondisi luar biasa, dengan tetap memperhatikan ketentuan, pendataan, serta pengawasan agar kebijakan tepat sasaran.

Optimalisasi Pajak Tetap Berjalan

Meskipun terdapat penyesuaian dalam kondisi tanggap darurat, upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Pajak Kendaraan Bermotor tetap menjadi bagian penting dari kebijakan Pemerintah Provinsi NTT.

BPAD NTT terus mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

Optimalisasi pajak daerah diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga dapat mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kondisi bencana, penerimaan daerah juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung proses pemulihan.

Sinergi untuk Mempercepat Pemulihan

Penanganan gempa Flores membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, tenaga kesehatan, relawan, dunia usaha, dan masyarakat.

BPAD NTT sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi NTT mendukung langkah-langkah yang memastikan pelayanan publik dan mobilitas penanganan bencana tetap berjalan.

Penyesuaian kebijakan selama masa tanggap darurat diharapkan dapat memberikan ruang bagi kendaraan yang menjalankan tugas kemanusiaan untuk bergerak lebih cepat, tanpa mengesampingkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan.

Di tengah situasi bencana, pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi pendapatan daerah, dan kebutuhan kemanusiaan.

Bagi BPAD NTT, kepatuhan pajak tetap penting, tetapi dalam kondisi darurat keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas bersama.

Melalui koordinasi dan kebijakan yang adaptif, Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penanganan serta pemulihan masyarakat Flores pascagempa.